Indonesia “Tanah Subur” Para Koruptor
Oleh: Nasib Tua Lumban Gaol
Para koruptor di
Republik ini adalah manusia yang rakus. Akibat kerakusannya begitu banyak rakyat
miskin menjadi korban. Rakyat tersebut pun sepertinya tidak memiliki hak untuk
hidup di negeri yang telah diperjuangkan para pahlawan terdahulu. Nah, apabila ulah para koruptor ini
terus-menurus dipertontonkan, besar kemungkinan negeri ini akan tiba pada
kehancuran. Apakah kita mau menjadi saksi atas kehancuran negeri ini? Tentunya
tidak!
Ulah koruptor yang rakus
ini sebenarnya bukanlah semata-mata dikarenakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan
pribadinya saja, melainkan untuk kebutuhan sejumlah orang yang ada di instansi
tempat terjadinya korupsi tersebut. Kerakusan para koruptor yang menghabiskan
uang rakyat timbul dikarenakan bertumbuh dan berkembangnya “lingkungan jahat”
di tempat bekerja. Alhasil, “menjelmalah” sebuah sistem korupsi pada struktur
lembaga yang telah dibentuk.
Sistem korupsi menandai
bahwa perjalanan tindakan korupsi itu bukanlah semata-mata hanya dilakukan oleh
satu orang saja, melainkan sejumlah orang yang ada di lembaga tersebut,
walaupun ada beberapa orang yang tidak ikut korupsi. Namun, pada hakekatnya pelaksanaan
korupsi bisa berjalan mulus dikarenakan adanya persekongkolan untuk mencuri
uang rakyat atau menyimpang dari perencanaan sebelumnya. Dan kejadian ini biasanya
terjadi di berbagai lembaga pemerintahan yang mengatasnamakan pembangunan demi
kesejahteraan rakyat. Seperti Lembaga: Kementrian, DPR(Dewan Perwakilan
Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan lain sebagainya.
Hasil survei Soegeng
Sarjadi Syndicate(SSS) membuat kita sontak terkejut, yang mana, Dewan
Perwakilan Rakyat RI (DPR) dianggap sebagai lembaga yang paling korup oleh 47
persen dari 2.192 responden. Survei ini dilakukan di 163 kabupaten kota di 33
provinsi. Sementara itu, di bawah DPR ada kantor pajak yang dinilai 21,4 paling
korup. Urutan berikutnya adalah, kepolisian yang dipilih oleh 11,3 persen responden.
(Kompas.com, 06/06/2012)
Mengorbankan
Rakyat
Dari data survei Soegeng
Sarjadi Syndicate(SSS) tersebut, tersimpulkanlah bahwa para pemimpin kita
sekarang ini sudah banyak mengabaikan
rakyat. Buktinya, adalah para wakil rakyat banyak yang terseret dalam kasus
korupsi. Sebagai contoh, Andi Alfian Malaranggeng(Menteri Pemuda dan Olahraga),
Angelina Sondakh(Anggota DPR), M. Nazaruddin(Anggota DPR), dan masih banyak
yang lainnya.
Kenapa lingkungan instansi
pemerintahan adalah “tanah subur” untuk para kuruptor? Alasanya adalah karena
di lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah telah terbentuk
pola pikir(Mind Set): korupsi adalah
kebanggaan. Selain adanya pemikiran bahwa korupsi itu adalah sebuah kebanggaan,
hemat saya ada tiga sumber kelahiran utama yang mengakibatkan berkembangnya
para koruptor di negeri ini.
Pertama,
karena lembaga pemerintahan adalah tempat berkumpulnya para manusia. Ketika
sejumlah manusia berkumpul dalam waktu yang lama, maka akan terjadi
pergesekan(kecemburuan sosial). Karena itu,
tindakan korupsi adalah salah satu jalan untuk melampiaskan kecemburuan
sosial tersebut. Misalnya, seorang anggota DPR melihat temannya datang ke
tempat kerja dengan mengendarai mobil baru. Karena ada perasaan ingin memiliki
status sosial yang sama, mobil baru pun dibeli, walaupun sebenarnya uang yang membeli
mobil itu adalah uang rakyat.
Oleh kerena itu, setiap
lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah perlu melakukan pemindahan
tugas kerja(mutasi) secara berkala. Misalnya, para pegawai pajak yang bekerja
di Jakarta perlu dipindahkerjakan di Medan. Manfaat pemindahan tugas ini, selain
bisa menghindari terjadinya korupsi, juga dapat meningkatkan kualitas kinerja lembaga
daerah tersebut.
Kedua, karena di lembaga pemerintahan
itu terdapat berkas-berkas yang dapat dimanipulasi. Misalnya saja apabila ada
sebuah proyek. Proyek tersebut bisa dijadikan menggelembung, dengan dana diluar
semestinya. Atau yang sering disebut dengan penggelembungan dana. Untuk
mencegah terjadinya hal ini sebenarnya pemeriksa keuangan dari pemerintah
haruslah manusia yang jujur, tidak melawan hati nuraninya demi uang.
Dan terakhir, korupsi bisa berjalan
mulus dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah pusat dalam mengawasi
dan mengevaluasi kinerja para pejabat. Pihak pemerintah terlalu memberikan
kepercayaan terhadap bawahannya tanpa dibarengi dengan pengawasan yang memadai.
Sehingga tidak jarang, atasan maupun bawahan di lembaga pemerintahan daerah
tertentu secara bersama-sama menghabisi uang rakyat.
Dengan
demikian, pemberantasan korupsi haruslah dilakukan secepat mungkin, kalau
tidak, Indonesia akan mengalami kehancuran, dikarenakan lahirnya
koruptor-koruptor baru. Hancur dalam segi ekonomi, sumber daya manusia, dan
bahkan sumber daya alam pun akan hancur. Semoga Indonesia bersih dari para
Koruptor...!
Penulis
adalah Alumni Pendidikan Luar Sekolah, FIP, UNIMED, tinggal di Medan
Dimuat di harian ANALISA, 08 Juli 2013
